Saat Program Makan Bergizi Gratis Dikritisi ChatGPT

Program Makan Bergizi Gratis resmi diluncurkan pemerintah dengan klaim ambisius: memperkuat kualitas generasi penerus lewat asupan bergizi. Tapi seiring pelaksanaannya, muncul pertanyaan mendasar—apakah ini bentuk keberpihakan nyata, atau sekadar sajian populis yang dibumbui agenda politik?

Pemerintah menganggarkan dana jumbo—Rp71 triliun—untuk memulai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tahun 2025. Program ini menyasar siswa PAUD, SD, SMP, santri, balita, hingga ibu hamil dan menyusui. Target akhir: 83 juta penerima manfaat.

Tetapi publik mencatat bahwa gagasan MBG berasal dari masa kampanye Pemilu 2024. Saat itu, pasangan calon presiden-wakil presiden pemenang menjanjikan makan siang dan susu gratis untuk semua anak sekolah. Setelah menang, program ini berubah nama menjadi MBG dan langsung dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Transisi cepat dari janji politik menjadi program negara ini menimbulkan dugaan: apakah MBG benar-benar program pembangunan jangka panjang, atau hanya kelanjutan dari strategi elektoral yang kini dilembagakan dengan dana negara?

Seorang pengamat kebijakan dari Institute for Development Reform menyatakan, “Program ini lahir bukan dari kajian teknokratik, melainkan dari kalkulasi politik yang terbukti laku di masa kampanye.”

Banyak ketimpangan